Studi Komunikasi dan Media: ANALISIS KASUS SETYA NOVANTO DITINJAU DARI TEORI-TEORI KOMUNIKASI

Analisis Kasus Setya Novanto

(Dugaan Pencantutan Nama Presiden dan Wakil Presiden)

Zul Hidayat

Komunikasi dan Media, Pasca Sarjana Fikom, Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Maraknya pemberitaan tentang kasus dugaan pencantutan nama presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said Melaporkan Setya Novanto ke MKD DPR RI, politikus dari partai golkar dan juga sebagai ketua DPR RI tersebut dilaporkan, karena menjanjikan perpanjangan kontrak PT Freeport, imbalannya Setya Novanto meminta saham Freeport dengan mencantumkan nama presiden dan wakil presiden. Kasus ini menarik untuk diamati melalui tinjauan teori komunikasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari analisis kasus ini adalah ada empat teori yang dapat digunakan dalam memandang kasus tersebut, yaitu teori Retorika Ajakan, teori Pencitraan, teori Disonansi Kognitif dan teori Konspirasi.

Kata kunci: Setya Novanto, Dugaan Pencantutan Nama Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Retorika Ajakan, Pencitraan, Disonansi Kognitif, Konspirasi.

LATAR BELAKANG

Kontroversi Kasus Dugaan Korupsi Setya Novanto

Sosok Setya Novanto seakan tidak pernah lepas dari pertentangan. Bahkan munculnya kontroversi sudah dimulai sejak politikus gaek Partai Golkar itu terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada awal Oktober 2014 lalu.

Abraham Samad, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ketika itu, blak-blakan mengungkapkan keprihatinan dan kekecewaannya atas terpilihnya pria yang akrab disapa Setnov itu. Saat itu Abraham secara terbuka menyatakan terpilihnya Setnov sebagai orang nomor satu di parlemen berpotensi mempunyai masalah hukum dan dapat merusak citra DPR sebagai lembaga terhormat.

Tentunya bukan tanpa alasan kalau Abraham menyesalkan terpilihnya Setnov. Sederetan kasus dugaan korupsi pernah memaksa Setnov harus bolak balik menjalani pemeriksaan sebagai saksi. KPK sendiri pernah beberapa kali memeriksa Setnov. Tak hanya KPK, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta juga memintai keterangan Setnov.

Pada Tahun 2011

Jauh sebelumnya, nama Setnov juga sempat berurusan dengan hukum. Kasus dugaan korupsi yang ikut menyeret-nyeret nama Setnov yaitu pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012. Dalam kasus di proyek Kementerian Dalam Negeri itu nama Setnov disebut oleh bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Nazaruddin ketika itu menyebut ada aliran dana yang mengalir ke sejumlah anggota DPR di antaranya Setya Novanto. Kala itu Setnov yang menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Golkar disebut-sebut menerima Rp300 miliar dari proyek besar e-KTP. Nazaruddin waktu itu juga menyebut bahwa salah satu pengedali proyek E-KTP adalah Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR yaitu Setnov.

Pada Tahun 2013

Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie itu pernah diperiksa perkara suap terkait pembangunan lanjutan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII. Tersangkanya dalam kasus itu ada bekas Gubernur Riau Rusli Zainal. Penyidik KPK bahkan pernah menggeledah ruang kerja Setnov pada 19 Maret 2013.

Pada Bulan September 2015

Belum lama ini nama Setnov kembali menjadi sorotan buruk. Bukan dalam perkara dugaan korupsi namun menyangkut pelanggaran etika sebagai ketua Dewan. Pada awal September lalu, Setnov bersama pimpinan DPR lain yaitu Fadli Zon menemui kandidat calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keduanya kemudian diperkarakan ke Majelis Kehormatan Dewan.

Pencatutan Nama Presiden dan Wakil presiden

Pada 16 November 2015

Kini, Setnov lagi-lagi membetot perhatian publik dengan mencuatnya kasus pencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) sudirman said melaporkan Setya Novanto ke MKD DPR RI, politikus dari partai golkar dan juga menjabat sebagai ketua DPR RI tersebut dilaporkan karena menjanjikan perpanjangan kontrak PT Freeport, imbalannya Novanto meminta saham Freeport dengan mencatut nama presiden Jokowi dodo dan wakil presiden Jusuf Kalla.

Bantahan Setya Novanto

Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil munas Bali tersebut membantah adanya transrip tentang dirinya mencantumkan nama presiden dan wakil presiden. Ia mengatakan;

“Presiden dan Wakil Presiden adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi. Jadi, pimpinan DPR tidak akan membawa nama Presiden dan Wakil Presiden. Apa yang disampaikan Presiden dan Wakil Presiden harus disampaikan secara jelas.”

Soal adanya berita yang menyebut permintaan saham, Novanto mengatakan;

“Sebagai pimpinan DPR sangat mengetahui adanya kode etik baik di Indonesia maupun di Amerika atau perusahaan Amerika di mana pun. “Perusahaan Amerika keluar Rp 100 ribu saja betul-betul dilaporkan, apalagi saham, apalagi untuk melaporkan hal-hal lebih jauh itu harus dilaporkan lebih dulu dan harus disampaikan lebih dulu,” imbuh Novanto.(nasional.republika.co.id)

Setya Novanto Akan Menyerang Balik

Tak terima dengan berbagai tudingan ini, Politikus Golkar itu memilih menyerang balik.

Melalui laman situs NBCIndonesia.com, Setya Novanto melalui kuasa hukumnya, Rudy Alfonso, mengaku akan melaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ke kepolisian. Menurut dia, Menteri ESDM telah melanggar hukum karena melakukan penyadapan yang bukan kewenangannya sebagai menteri.

“Pasti kita laporin. Terutama kalau bukti dari MKD masih di tangan, teradu punya hak dong. Kalau tidak ditindaklanjuti, orang besok sembarangan cari bukti lain diedit kan enggak bagus. Dari sisi itu, kita ingin lakukan upaya hukum. “tandas Rudy di Jakarta, Senin (23/12/2015).

Selain itu, Setya pun berharap dukungan dari Koalisi Merah Putih (KMP). Dalam pertemuan tertutup dengan seluruh petinggi KMP yang diinisiasi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang dilakukan di Bojong Koneng, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini dihadiri Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Umum DPP PPP Djan Faridz dan politikus senior PAN, Amien Rais.

Usai pertemuan tertutup itu, Prabowo menegaskan KMP tetap konsisten mendukung dan berada di belakang Setya Novanto dalam menghadapi laporan Sudirman Said tersebut.

“KMP tetap mendukung Setya Novanto dan tidak mencatut Presiden dan tidak meminta saham Freeport sesuai setelah mendengar penjelasan Ketua DPR," kata Prabowo di kediamannya, Jumat malam, 20 November 2015.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang ikut dalam pertemuan itu pun mengatakan setelah mendapat penjelasan dari Setya Novanto mereka berkesimpulan bahwa Politikus Golkar itu tak mencatut nama Jokowi dan JK.

Tanggapan Presiden dan Wakil Presiden

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Presiden Joko Widodo geram lantaran namanya dicatut oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dalam lobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Jokowi, kata dia, ingin kasus ini segera selesai dengan adanya sanksi bagi Setya dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan.

"Ya pastilah, siapa tidak marah kalau dijual namanya," kata Kalla, di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Selasa, 17 November 2015. (nasional.tempo.co)

Kalla juga mengaku sudah menegur Setya di kantornya kemarin. Namun, Kalla heran, Setya masih saja berkilah tidak mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam lobi perpanjangan kontrak Freeport. Setya, kata Kalla, hanya mengaku bahwa dia mengadakan pertemuan dengan Freeport tanpa mencatut nama Presiden.

Tanggapan MKD DPR RI

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyimpulkan laporan Menteri Sudirman Said terkait dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden oleh Ketua DPR, Setya Novanto, "kurang laik" dan perlu ditinjau ulang.

"Ini karena kami memerlukan opini pakar hukum terlebih dahulu, terkait legal standing," ungkap Ketua MKD, Surahman Hidayat usai rapat pleno internal MKD, Senin sore (23/11).

Legal standing yang dimaksud, dikatakan Surahman terkait dua hal. Pertama, aduan pelanggaran etika anggota dewan, menurut MKD hanya bisa disampaikan oleh masyarakat secara perorangan, anggota dan pimpinan DPR, atau pimpinan alat kelengkapan dewan.

"Tapi pak Sudirman (Said) datang ke MKD, bukan sebagai individu-perorangan. Tetapi sebagai menteri ESDM, dengan surat kop menteri," ungkap Surahman.

Sehingga dipertanyakan, apakah pengaduan itu bisa diterima. Kedua, laporan dugaan upaya Setya Novanto untuk memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport tersebut, belum bisa dibahas di MKD karena data yang disampaikan Sudirman "belum bisa diverifikasi".

"Awalnya Pak Sudirman datang dengan beberapa lembar transkrip saja. Lalu dua hari kemudian datang membawa flashdisk. Tapi pembicaraan di flashdisk itu hanya 11.38 menit. Padahal tertulis di laporan, panjang pembicaraan total 120 menit."

MKD pun mempertanyakan sisa rekaman sekitar 100 menit itu. "Kalau disimpulkan bisa lanjut atau tidak dari data yang sekarang saja, bisa sesat," kata Surahman.

Hasil Rapat Pleno: MKD Putuskan Lanjutkan Persidangan Kasus Setya Novanto

Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan untuk melanjutkan laporan Menteri ESDM Sudirman Said terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Keputusan itu diambil setelah MKD mendengar pendapat Ahli Bahasa terkait legal standing Sudirman dalam membuat laporan.

"Hasil rapat pleno tadi diputuskan untuk dilanjutkan ke dalam proses persidangan," kata anggota MKD, Syarifudin Sudding, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015). (kompas.com)

Menurut Sudding, tidak ada perdebatan berarti selama rapat pleno berlangsung. Sebab, ahli bahasa telah memberikan penafsiran pada kata "dapat" dalam Bab IV Pasal 5 ayat (1) tentang tata beracara MKD.

Rencananya, MKD akan menggelar rapat pleno kembali pada Senin (30/11/2015). Dalam rapat tersebut, MKD akan menyusun jadwal sidang termasuk siapa saja pihak-pihak yang akan dipanggil untuk digali keterangannya.

Setya Novanto Batal Menyerang Balik

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto batal melaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ke aparat kepolisian. Rencana pelaporan Sudirman Said sempat diungkapkan kuasa hukum Novanto terkait dugaan pelanggaran perekaman percakapan Novanto bersama bos Freeport Indonesia.

"Tidak, saya tidak akan melaporkan. Semua, saya tentu memaafkan yang sudah-sudah," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).(nasional.kompas.com)

IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam Kasus diatas, penulis menemukan beragam kasus yang melibatkan Setya Novanto. Kasus dugaan korupsi, pelanggaran etika, dan terakhir pencatutan nama presiden dan wakil presiden RI. Dalam hal ini penulis memfokuskan masalah pada kasus terbaru yaitu Pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden RI kemudian dihubungkan dengan teori-teori komunikasi yang relevan dengan kasus tersebut.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari (Basrowi dan Suwandi, 2008:2).

KAJIAN TEORI

1. Teori Retorika Ajakan

Teori ini dicetuskan oleh Sonja K. Foss dan Cindy L. Griffin dalam karya tulis mereka “Beyond Persuasion” mereka berpendapat tentang pertimbangan dari sebuah mode interaksi yang berbeda, dimana seseorang berusaha mengubah mode yag lainnya.

Untuk lebih memahami konsep ini, Stephen dan Karen (2014:265) menjelaskan. Retorika Ajakan menggunakan ide dari sebuah undangan. Ketika anda memberikan sebuah undangan kepada orang lain supaya mengenali perspektif anda, anda mengundang audience untuk melihat dunia seperti yang anda lakukan dan mempertimbangkan perspektif anda dengan serius. Akan tetapi, hal ini terserah pada audiensi untuk memutuskan apakah akan menggunakan perspektif tersebut atau tidak.

1.1. Diskusi

Seperti yang telah dijelaskan konsep dasar teori retorika ajakan, kita akan mengaitkannya dengan kasus Setya Novanto. Teori Retorika Ajakan mengatakan bahwa seorang komunikator mengundang khalayak untuk mengenal pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator. Dalam hal ini, Sudirman Said yang menjabat sebagai Menteri energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan pelaporannya berupa transkrip rekaman yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI, dengan mencantut nama presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan permintaan saham ke perusahaan PT Freeport Indonesia.

Dalam perspektif Sudirman Said, berdasarkan hasil penyadapan berupa transkrip rekaman dan buti-bukti tertulis lainnya, yang telah ia serahkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) ia menganggap bahwa Setya Novanto telah melakukan pelanggaran kode etik dengan membahas perpanjangan kontrak PT Freeport dengan mencatut nama presiden dan wakil presiden. Disini terlihat bahwa tindakan Sudirman Said menginginkan semua lapisan masyarakat, baik itu pemerintahan, akademisi, politikus untuk mempertimbangkan perspektif yang ia bangun dengan mengungkap kasus freeport. Dalam hal ini tentu masyarakat merespon dengan positif, namun ada pula yang meragukan tindakan dari Sudriman Said.

Perspektif yang telah dibangun oleh Sudirman Said, juga dikuatkan oleh Ketua KPK Abraham Samad, ia mengatakan sangat disayangkan orang seperti Setya Novanto terpilih menjadi ketua DPR dengan banyaknya kasus yang melibatkan dirinya yang sempat diperiksa oleh KPK.

“Abraham Samad, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ketika itu, blak-blakan mengungkapkan keprihatinan dan kekecewaannya atas terpilihnya pria yang akrab disapa Setnov itu. Saat itu Abraham secara terbuka menyatakan terpilihnya Setnov sebagai orang nomor satu di parlemen berpotensi mempunyai masalah hukum dan dapat merusak citra DPR sebagai lembaga terhormat.”

Berdasarkan perspektif yang dibangun Sudirman Said, penulis melihat kesuksesan Retorika yang dibangun oleh Sudrman Said, namun dibalik itu penulis menduga ada sesuatu hal yang lain dibalik ia membongkar kasus tersebut. Dengan melirik latar belakang citra kinerja Sudriman Said, adanya dugaan membangun pencitraan. Untuk pembahasan Pencitraan akan dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya.

2. Teori Pencitraan

Menurut Robert (1977) dalam Hikmat (2011:39) Citra adalah gambaran seseorang (figur) yang tersusun melalui persepsi yang bermakna melalui kepercayaan, nilai dan pengharapan.

Teori Pemulihan Citra

Teori Pemulihan Citra yang dicetuskan oleh William L. Benoit adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa setiap orang selalu menginginkan citra positif di dalam dirinya. Bahkan ketika ia melakukan kesalahan, ia berusaha untuk mengembalikan citra positifnya (Sujudi, 2014).

Teori ini memiliki dua asumsi dasar, yaitu:

1. Komunikasi yang terbaik dikonseptualisasikan sebagai kegiatan yang diarahkan pada tujuan.

2. Mempertahankan reputasi positif adalah salah satu tujuan utama dalam komunikasi.

Sedangkan menurut Sulaiman dalam Lely (2010:130), citra seorang politisi ditentukan oleh tiga hal: Pertama, Aksentuasi ketika berbicara dan substansi yang dibicarakan dimanapun dia, baik resmi maupun tidak resmi. Kedua, pada sikap dan performance dia untuk menghargai orang meski sangat berbeda-beda pendapat sekalipun sehingga bisa diterima dikalangan lawan. Ketiga, Physically dia yang tidak hanya pada wajah, tapi juga gaya dan penampilan.

Memperbaiki Image

Image yang terlanjur rusak dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, image buruk tersebut memang disebabkan oleh aktivitas dan tindakan yang dilakukan, baik sengaja maupun tidak. Kedua, image tersebut muncul karena gencarnya lawan politik dalam mendiskreditkan image negatif. Firmanzah (2012:248).

Kalau hal ini terjadi, apa yang dilakukan oleh Sudirman Said adalah membangun citra dengan mengangkat kasus dan menghindari reshuffle kabinet.

Masih dalam buku Firmanzah. Ada tiga cara memperbaiki image negatif yang diyakini Ashforth dan Kreiner (1991). Pertama, politikus dapat menggunakan strategi Reframing. Strategi ini menggunakan metode transformasi makna dan pemahaman mengenai image negatif tersebut. Strategi kedua adalah metode recalibrating. Dalam metode ini dapat melakukan perubahan standar yang terkait dengan magnitude (seberapa besar) dan valance (seberapa bagus) suatu atribut negatif atas imagenya. Yang diubah adalah standar dari efek negatifnya dan bukan image itu sendiri. Ketiga, dengan metode refocussing. Dalam strategi ini, perhatian masyarakat dapat digeser dari hal-hal yang terkait image negatif ke arah hal-hal bersifat positif. Pengalihan peratian publik ini dapat dilakukan dengan strategi komunikasi yang tepat, yaitu membanjiri publik dengan informasi-informasi yang bertolak belakang dengan isu negatif yang berkembang.

Diskusi

Mungkinkah laporan sudirman said ke MKD tentang pencatutan nama presiden dan wakil presiden oleh Setya Novanto merupakan strategi Menteri ESDM itu untuk membangun pencitraannya karena bekinerja buruk dan menghindari reshuffle kabinet ?

Berdasarkan hasil analisa penulis, Sudirman Said memungkinkan melakukan pencitraan dengan metode refocussing. Dalam strategi ini, telah disebutkan citra buruk yang melekat padanya soal BBM dan Mafia Migas kemudian dialihkan dengan membanjiri publik dengan mengungkap kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menganggap pengaduan Menteri ESDM Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai manuver politik. Fadli menilai Menteri Sudirman takut disingkirkan dalam perombakan (reshuffle) jilid dua Kabinet Kerja, yang gencar diwacanakan belakangan ini.

"Karena dia (Sudirman Said) kan menteri yang tidak berprestasi dan menurut survei termasuk yang kinerjanya terburuk. Jadi mungkin dia punya mekanisme survival semacam ini. Supaya nanti kalau di-reshuffle ya nanti (dianggap) karena membongkar kasus ini," ucap Fadli Zon di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11).(republika.co.id)

Survei Political Commmunication Institute:

Kinerja Sudirman Said Buruk

Menurut survei Political Communication (PolcoMM) Institute, melalui Direktur PolcoMM Institute Heri Budianto, mengatakan, setidaknya ada tujuh menteri di Kabinet Kerja yang kinerjanya jarang diketahui publik.

Ketujuh menteri yang berkinerja jeblok adalah Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Mentan Amran Sulaiman, Menperin Saleh Husin, Menkes Nila F. Moeloek, Menteri Riset dan Dikti M. Nasir, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yambise, serta Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga.

Kinerja pemerintah dapat diketahui publik melalui kerja menteri di kabinet. Ada menteri yang proaktif di media massa sehingga diketahui kerjanya. Tapi tidak sedikit juga yang belum terlihat karena jarang terekspose media.

Bahkan PolcoMM menyebut ada tiga menteri yang kinerjanya paling negative yakni Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said.

Survei itu dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa berita sebanyak 32.046 berita di media massa nasional. (waspada.co.id)

3. Teori Disonansi Kognitif

Teori disonansi kognitif adalah perasaan yang dimiliki seseorang ketika mereka menemukan diri mereka sendiri melakukan sesuatu yang tidak sesuai (inkonsisten) dengan apa yang mereka ketahui (konsisten), atau mempunyai pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat yang lain yang mereka pegang Leon Festinger dalam West and Turner (2014:137).

Sebagaimana Roger Brown (1965) katakan, dasar dari teori ini mengikuti sebuah prinsip yang cukup sederhana: “Keadaan disonansi kognitif dikatakan sebagai keadaan ketidanyamanan psikologis atau ketegangan yang memotivasi usaha-usaha untuk mencapai konsonansi. Disonansi adalah sebutan untuk ketidakseimbangan dan konsonansi adalah sebutan untuk keseimbangan.

West dan Turner (2012:139) mengatakan bahwa teori ini memiliki empat asumsi dasar, yaitu:

Asumsi pertama menekankan pada sebuah model mengenai sifat dasar manusia yang mementingkan adanya stabilitas dan konsistensi. Teori Disonansi Kognitif menyatakan bahwa orang tidak akan menikmati inkonsistensi dalam pikiran dan keyakinan mereka. Sebaliknya, mereka mencari konsistensi.

Asumsi kedua berbicara mengenai jenis konsistensi yang penting bagi individu. Teori ini tidak berpegang pada konsistensi logis yang kaku. Sebaliknya, teori ini merujuk pada fakta bahwa kognisi-kognisi harus tidak konsisten secara psikologis (dibandingkan tidak konsisten secara logis) satu dengan lainnya untuk menimbulkan disonansi kognitif.

Asumsi ketiga menyatakan bahwa ketika orang mengalami inkonsistensi psikologis disonansi yang tercipta menimbulkan perasaan tidak suka. Jadi, orang tidak senang berada dalam keadaan disonansi; hal itu merupakan suatu keadaan yang tidak nyaman. Festinger mengatakan bahwa disonansi merupakan keadaan pendorong yang memiliki properti rangsangan.

Asumsi keempat mengasumsikan bahwa rangsangan yang diciptakan oleh disonansi akan memotivasi seseorang untuk menghindari situasi yang menciptakan inkonsistensi dan berusaha mencari situasi yang mengembalikan konsistensi. Jadi, gambaran akan sifat dasar manusia yang membingkai teori ini adalah sifat di mana manusia mencari konsitensi psikologis sebagai hasil dari rangsangan yang disebabkan oleh kondisi ketidaksenangan terhadap kognisi yang tidak konsisten.

Diskusi

Setelah membahas mengenai teori Dinonansi Kognitif, maka dimanakah hubungan teori tersebut dengan kasus Setya Novanto. Seperti yang diberitakan di media-media. Terlihat adanya Inkonsisten yang dilakukan Setya Novanto. Sebelumnya ia membantah telah mencantumkan nama presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di dalam transkrip tersebut dan akan menuntut balik Sudirman Said.

Namun, besoknya saat dikonfirmasi kembali ia membatalkan serangannya dan mengatakan sudah memaafkan tindakan yang dilakukan Sudirman Said.

"Tidak, saya tidak akan melaporkan. Semua, saya tentu memaafkan yang sudah-sudah," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Nampak, antara pernyataan pertama dan kedua tidak mencerminkan sikap Konsistensi

4. Teori Konspirasi

Teori persekongkolan atau teori konspirasi adalah teori-teori yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari satu atau serangkaian peristiwa (pada umumnya peristiwa politik, sosial, atau sejarah) adalah suatu rahasia, dan seringkali memperdaya, direncanakan diam-diam oleh sekelompok rahasia orang-orang atau organisasi yang sangat berkuasa atau berpengaruh. (wikipedia.org)

Teori ini ada di seputaran gerak dunia global dan merambah hampir ke semua ranah kehidupan manusia, dari urusan politik sampai makanan. Teori konspirasi benar adanya, itu dapat dibuktikan dari hal-hal kecil seperti: Apabila kita bermain poker dengan jumlah pemain 5 orang, maka kita dapat melakukan konspirasi terhadap 3 pemain lainnya, sehingga hasil dari kekalahan 1 pemain yang merupakan calon korban konspirator dapat dibagi berempat, dan cara itu biasa digunakan oleh pejudi-pejudi terkenal.

Diskusi

Adanya dugaan konspirasi yang dilakukan oleh Sudirman Said bersama petinggi Pt Freeport Ma’roef Sirajuddin.

Menurut Politikus (PDIP) Effendi Simbolon mencurigai adanya konspirasi di balik kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Effendi curiga konspirasi itu dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Ma'roef Sjamsoeddin.
"Karena dia (Ma'roef) berikan rekaman, nah ini yang harus dipanggil. Apakah mantan Wakil BIN gunakan instrumen BIN? Karena kita harus ketahui bahwa tidak bisa gunakan instrumen BIN untuk kepentingan usaha swasta asing," kata anggota Komisi I DPR itu. (nasional.sindonews.com)

Pengakuan Maroef Sirajuddin

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin mengakui keaslian bukti rekaman yang diperdengarkan dalam persidangan kode etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Anggota MKD Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding mempertanyakan bukti rekaman itu apakah benar sesuai dengan peristiwa yang terjadi atau tidak. Menanggapi pertanyaan tersebut, Maroef pun membenarkan rekaman tersebut.

"Yang mulia suara rekaman itu betul yang mulia," kata Maroef dalam persidangan etik MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/12015) (metrotvnews.com)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kasus Setya Novanto telah ditinjau dari berbagai teori-teori komunikasi politik, maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat 4 teori yang dapat dikaitkan. Yaitu:

1. Teori Retorika Ajakan dan Teori Pencitraan (Sudirman Said)

Adanya dugaan penggunakan strategi Retorika Ajakan oleh Sudirman Said dalam mengungkapkan kasus pencantutan nama presiden dan wakil presiden, terlihat bahwa ia secara langsung melaporkan sendiri transkrip rekaman tersebut ke MKD, kemudian menjadi berita paling hangat belakangan ini, masyarakat secara tidak sadar telah terpengaruh oleh retorika ajakan Sudirman Said. Disini terlihat bahwa tindakan Sudirman Said menginginkan lapisan-lapisan masyarakat, baik itu pemerintahan, akademisi, politikus untuk mempertimbangkan perspektif yang ia bangun dengan mengungkap kasus tersebut. Berkaitan dengan strategi pencitraan, berdasarkan hasil analisa penulis, Sudirman Said memungkinkan melakukan pencitraan dengan metode refocussing. Dalam strategi ini, telah disebutkan citra buruk yang melekat padanya soal BBM dan Mafia Migas kemudian dialihkan dengan membanjiri publik dengan mengungkap kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden.

2. Teori Disonansi Kognitif (Setya Novanto)

Disonansi Kognitif berkaitan antara perasaan Konsisten dan Inkonsisten oleh seorang komunikator. Seorang komunikator seperti Setya Novanto, menunjukkan adanya inkonsistensi yang ia lakukan dalam menanggapi kasus yang melilitnya. Pernyataan sebelumnya ia membantah telah mencantumkan nama presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di dalam transkrip tersebut dan akan menuntut balik Sudirman Said. Namun, dihari berikutnya saat dikonfirmasi di media massa, ia membatalkan tuntutannya ke Sudirman Said. Disini terlihat antara pernyataan pertama dan kedua bersifat inkonsisten.

3. Teori Konspirasi (Antara Sudirman Said dan Maroef Sirajuddin)

Adanya dugaan konspirasi yang dilakukan oleh Sudirman Said bersama Maroef Sirajuddin untuk menjebak Setya Novanto. Hal ini dikuatkan oleh bukti dan pengakuan Maroef bahwa rekaman transkrip terasal darinya dan membenarkan isi transkrip tersebut.

Saran

Dari pemaparan yang telah diuraikan diatas, penulis menyadari terdapat kekurangan yang belum terlihat oleh penulis sendiri, terutama teori yang digunakan belum semaksimal yang telah dipaparkan, maka diharapkan dikoreksi dan masukan, baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat secara umumnya.